Memahami Apa Itu DHA!

Ingin tahu apa itu District Health Account (DHA)? DHA merupakan salah satu cara untuk menggambarkan aliran dana dan belanja terkait penyelenggaraan sistem kesehatan. Wujud kegiatan DHA adalah monitoring semua transaksi mulai sumber dana sampai pemanfaatannya di tingkat wilayah, kelompok penduduk dan dimensi sosial ekonomi serta epidemiologi.

Program DHA ini selanjutnya berfungsi sebagai penunjang aktivitas pola pembiayaan kesehatan di tingkat kabupaten. Aktivitas DHA ini juga jadi pijakan untuk penyusunan Provinsi Health Account (PHA)  dan National Health Account ( Nasional). Proses DHA tersebut juga menjadi bahan kebijakan untuk proses desentralisai fiskal yang lebih berkeadilan. Hasil analisa yang dihasilkan akan menjadi rujukan penting untuk alokasi DAU, DAK, Dekon, TP, dan Jamkesmas.

Selain itu, analisa health account juga diperlukan sebagai dasar untuk melakukan Reformasi pembiayaan kesehatan dan untuk perencanaan – penganggaran berbasis kinerja serta. Secara khusus metode ini berguna untuk :

Mengetahui situasi pembiayaan secara menyeluruh

  1. Menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan di kabupaten sampai  tingkat nasional
  2. Menyusun anggaran tahunan kesehatan pemerintah
  3. Membandingkan pembiayaan antar negara yang kemudian dikaitkan dengan kinerja pembangunan kesehatan

Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan terkait DHA cukup penting. Pasalnya, semua proses aktivitas DHA dilakukan berkala. Dan Jika proses DHA bisa dilakukan secara berkelanjutan maka akan memberikan kontribusi terhadap kebijakan anggaran kesehatan yang lebih berkualitas.

 

Bagi para perencana di tingkat kabupaten / Kota hasil DHA bisa digunakan sebagai sarana evaluasi pembiayaan kesehatan tingkat daerah. Diantaranya:

  1. Benarkah biaya kesehatan sudah cukup,
  2. Apakah alokasi biaya kesehatan sudah sesuai dengan kebijakan ( pengutamaan promotif & preventif, kecukupan biaya operasional ),
  3. Sudahkah biaya kesehatan teralokasikan secara efektif, mendorong perbaikan kinerja,

Benarkah penganggaran kesehatan sudah efisiensi  dan apakah biaya kesehatan di kabupaten/ kota sudah berkeadilan (pro-poor).