Di  SDG Indonesia One di Jimbaran Bali
Dinkes-Sidoarjo
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan penguatan komitmennya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung Target Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Ini disampaikan Bupati H. Saiful Ilah SH., MHum saat diundang sebagai salah satu panelis dalam Project Showcasing SDG Indonesia One Platform dengan tema SDG Indonesia One : Strategic Partnership to Advance the Sustainable Development Goals Agenda in Indonesia.ÂÂ
Acara di Hotel Ayana Ballroom, Ayana Resort and Spa Jimbaran Bali, (11/10) itu serangkaian dengan kegiatan Annual meeting World Bank – IMF 2018. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) melaksanakan kegiatan ini sesuai arahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membentuk platform kerjasama dan pembiayaan terintegrasi. Platform yang disebut “SDG Indonesia One†itu telah diluncurkan 5 Oktober 2018 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Perlu diketahui Platform SDG Indonesia One ini berperan menghimpun potensi dukungan, maupun pendanaan dari mitra strategis seperti investor, donor dan filantropi. Berbagai potensi dana publik dan swasta tersebut dapat disalurkan ke dalam proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDGs melalui skema blended finance.
Platform ini mengkombinasikan berbagai potensi dana publik dan swasta melalui skema blended finance untuk disalurkan ke dalam proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDGs. SDG Indonesia One berperan dalam menghimpun potensi dukungan, maupun pendanaan dari mitra strategis seperti investor, donor dan filantropi.
Dalam kesempatan penting tersebut, Bupati Sidoarjo mempresentasikan pentingnya pembangunan KPBU RSUD Krian alias Sidoarjo Barat. Pembangunan RSUD ini benar-benar ditujukan demi meningkatkan percepatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Bila pembangunan rumah sakit tersebut terealisasi, warga Sidoarjo dapat memperoleh pelayanan bintang lima namun harga kaki lima atau dijamin oleh BPJS.
Disisi lain, dengan adanya kerjasama ‘pembiayaan’ dimungkinkan ada efisiensi dari sisi APBD Sidoarjo. Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan biaya pada tahap konstruksi dan APBD baru dikeluarkan ketika layanan sudah terjadi. Jaminanannya performa pelayanan dan optimalisasi anggaran dalam satu skema kerjasama. “ Saya berharap pihak swasta untuk melihat peluang ini. Anugerah Jatim Investment Award selama 5 tahun berturut-turut bisa jadi referensi terkait komitmen pemerintah kabupaten Sidoarjo terhadap aktivitas investasi di wilayah Sidoarjo,†katanya. (cat)