Dinkes-Sidoarjo
Didampingi Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman, M.Kes serta Ketua dan wakil ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo dan para kepala SKPD,  bupati menyambut Ketua tim verifikasi nasional KKS dr. Safaat Hutagalung bersama dr. Anita.
Ketua Tim verikasi KKS mengatakan bahwa kedatangannya untuk memverifikasi kesiapan Kabupaten Sidoarjo yang kesempatan memperoleh penghargaan KKS dari Kementerian Kesehatan R.I. Penyelenggaraan KKS ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1998, namun baru tahun 2005 memiliki payung hukum melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan R.I.
“Tujuan penyelenggaraan KKS untuk mewujudkan kondisi kabupaten kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat melalui beragam kegiatan berbasis masyarakat dan dijustifikasi pemerintah kabupaten kota secara berkesinambungan.  Program KKS ini merupakan tanggung jawab multi sektor bukan hanya sektor kesehatan saja,†katanya.
Dalam pertemuan di Pendopo Delta Wibawa, Bupati Sidoarjo pun memaparkan komitmennya terkait pembangunan kualitas lingkungan hidup. Termasuk pembangunan sanitasi perkotaan di seluruh wilayah. Semua itu demi menciptakan kondisi Kabupaten Sidoarjo yang bersih, hijau, indah dan sehat.
Saiful Ilah SH. Mhum juga menegaskan jika program Kabupaten Kota Sehat di Sidoarjo telah dirintis sejak tahun 2007. Ini dikuatkan dengan Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat beserta program dan kegiatan khususnya yang melibatkan peran aktif masyarakat.
Dalam program Kabupaten Kota Sehat,  pemerintah daerah telah mempersiapkan dua tatanan. Pertama, penataan kawasan pemukiman, sarana dan prasarana sehat dan kedua penataan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri.  Terkait hal itu, beberapa titik pantau penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat telah disiapkan untuk di verifikasi.
Ketua Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat, dr. Ali Arifin mengatakan ada beberapa program kerja Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat. Diantaranya penguatan kelembagaan melalui pembentukan Forum Komunikasi di kecamatan dan kelompok kerja di desa atau kelurahan.  (cat)