Sekilas Giat Kesehatan Sidoarjo 2018 ( bagian-1)

Demi Sidoarjo Mandiri, Sehat dan Berkeadilan

Dinas Kesehatan Sidoarjo telah merampungkan beragam kegiatan berbasis pola hidup bersih-sehat (PHBS) di tahun 2018. Namun giat layanan prima dan tekad membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS tiada mungkin berhenti. Berbekal spirit ‘Semua Dimulai dari Kita’,  segenap jajaran lintas sektoral seluruh Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Kantor Urusan Agama, dan Koordinator Pendamping Desa (KPD) diharapkan tetap bahu membahu  menguatkan program advokasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.  Tujuannya demi terciptanya Sidoarjo Mandiri, Sehat dan Berkeadilan.

Gedung Delta Graha adalah saksi digelarnya acara ini pada 27 Maret 2018. “Jika  pelaksanaan advokasi pemberdayaan msyarakat bidang kesehatan ini dilaksanakan maksimal, maka meningkatnya derajat kesehatan masyarakat akan turut menguatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo,” kata Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah SH. MHum.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Ika Harnasti, bupati Sidoarjo menambahkan, Sidoarjo kini semakin padat.  Program integrasi kesehatan lintas sektor harus dilakukan agar tetap terjaga pola hidup sehat.  Selain itu, kerjasama lintas program dan lintas sektor ini ditujukan agar ada peningkatan pengetahuan bagi para pengambil keputusan, meningkatnya peran serta pengambil keputusan dan meningkatnya pengintegrasian program kesehatan. Harapannya, setelah mengikuti program advokasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ini pemahaman mereka bisa lebih meningkat.

Aktualisasi Kegiatan

Langkah konkret Dinas Kesehatan diantaranya  ‘sambang desa’.  Aktivitas rutin in telah dimulai dengan pembinaan, konsolidasi dan sekaligus memantau potensi adanya gizi buruk atau beragam penyakit menular atau tidak menular di masyarakat. Juli 2018, Dinas Kesehatan menggelar program bantuan gizi buruk bagi keluarga tidak mampu dan balita yang ‘terindikasi’ gizi buruk. Mereka tidak hanya menerima bantuan berupa beras, telur ayam, kacang hijau dan minyak goreng.

”Balita yang berada di lingkungan keluarga rawan pangan, jika dibiarkan bisa menderita gizi buruk. Inilah yang kita monitor dan beri bantuan. Bila ditemukan kasus Balita Gizi Buruk segera dirujuk ke rumah sakit agar  mendapat pengobatan  maksimal,” kata Sri Andari saat mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Dr. Ika Harnasti.

Selain Gizi Buruk, Dinas Kesehatan juga menambah jumlah klinik layanan pengobatan HIV-Aids (ODHA).  Seperti diungkapkan Kabid P2P Dinas Kesehatan Sidoarjo dr. Atho’illah menyampaikan, tahun 2017 penderita ODHA hanya bisa dilayani di RSUD Sidoarjo, Puskesmas Krian dan Puskesmas Porong. Namun di tahun 2018, fasilitas pengobatan HIV AIDS sudah diperbanyak. Masyarakat bisa berobat di Puskesmas Waru, Puskesmas Prambon, Puskesmas Krembung, Puskesmas Gedangan, Puskesmas Sedati,  Puskesmas Sukodono dan Puskesmas Taman.  “Kini klinik layanan ARV bisa dilakukan di 10 Puskesmas dari dari total 26 Puskesmas di Sidoarjo, seperti tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskannya, ARV atau Antiretroviral merupakan terapi atau obat anti HIV yang dapat menekan perkembangan virus HIV di dalam tubuh. Jadi, untuk menangani pengobatan pasien HIV AIDS, diperlukan tenaga medis khusus yang sudah di latih sebelumnya.

Tidak hanya persoalan gizi buruk dan penderita ODHA yang jadi perhatian. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr Ika Harnasti juga mengingatkan para pemilik dan pengelolah fasilitas kesehatan di Sidoarjo, seperti rumah sakit, klinik dan Puskesmas terkait limbah medis yang dihasilkan. Mengingat limbah medis tergolong  bahan berbahaya dan beracun (B3)  yang bisa menularkan penyakit pada masyarakat.

Di Sidoarjo jumlah faskesnya cukup banyak. Sekilas referensi, untuk limbah medis RSU bisa mencapai  1,2 kg/ hari dan Puskesmas bisa 270 gram/ hari. Kalau tidak diolah dengan baik, berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. ”Limbah medis sangat rentan menularkan penyakit pada masyarakat, maka harus dikelolah dengan baik. Sekecil apapun, limbah medis harus diperhatikan,” katanya. ( bersambung)